Putri Gus Dur Pertanyakan Usulan Gelar Pahlawan untuk Soeharto: “Prematur, Banyak PR Belum Diselesaikan”
Gunung Sitoli News — Putri Gus Dur Dalam diskusi publik yang digelar di Jakarta, Anita Wahid, anak dari mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), secara terbuka memprotes usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Ia menilai bahwa pengangkatan tersebut terlalu cepat (prematur) dan masih menyisakan banyak pekerjaan rumah terkait rekam jejak sejarah yang belum tuntas.
Kalau kita melihat tiga hal ini — pelanggaran HAM, korupsi, dan represi politik — maka sebenarnya ada satu kata yang lebih dekat ke situ dibandingkan pahlawan, yaitu diktator. Dan diktator dan pahlawan itu enggak bisa disematkan pada satu orang yang sama,” ujar Anita Wahid dalam forum tersebut.
Alasan Keberatan Anita Wahid
Anita Wahid menyampaikan beberapa poin keberatan utama terhadap usulan gelar tersebut:
Ia mengingat pengalaman pribadinya dan keluarganya yang menjadi korban tekanan dan teror pada masa Orde Baru. “Setiap sore saya mendapat telepon misterius… ‘Bilang sama bapakmu, suruh diam! Kalau tidak, saya kirim kado gede, isinya kepala bapakmu’,” ungkapnya.
Menurutnya, pemberian gelar pahlawan tidak hanya soal pengakuan atas jasa, tetapi juga soal keteladanan dan kejelasan rekam jejak secara holistik — termasuk bagaimana menangani pelanggaran masa lalu. Ia khawatir jika gelar ini diberikan tanpa kajian matang, maka memori kolektif bangsa terhadap sejarah kelam akan tergeser.
Anita menegaskan bahwa gelar pahlawan tidak boleh otomatis diberikan hanya karena seseorang pernah menjabat sebagai presiden. “Pahlawan itu soal kontribusi kepada rakyat dan bangsa, bukan sekadar jabatan,” katanya
Baca Juga: Tak Bisa Pulang ke Bumi! Astronot China Terdampar di Luar Angkasa
Putri Gus Dur Konteks dan Reaksi Komentar Lain
Ketua DPR RI, Puan Maharani, sebelumnya menegaskan bahwa rekam jejak Soeharto “perlu dicermati dari masa lalu hingga saat ini” sebelum gelar pahlawan diberikan.
Kesimpulan
Pernyataan Anita Wahid menyoroti betapa pentingnya kajian mendalam dan rekam jejak yang transparan sebelum negara memberikan gelar Pahlawan Nasional. Ia mengingatkan bahwa penghargaan semacam ini bukan hanya simbol kehormatan, tetapi juga bagian dari penyatuan narasi sejarah bangsa.
