Penanganan Pemerintah Dinilai Lamban, HAM Desak Bantuan Internasional untuk Banjir Aceh
Gunung Sitoli News – Penanganan Pemerintah Derasnya banjir yang melanda sejumlah kabupaten di Aceh kembali membuka diskusi tentang kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi bencana. Sejumlah pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) menilai penanganan pemerintah masih lamban dan tidak terkoordinasi, sehingga membuat ribuan warga harus bertahan dalam kondisi minim bantuan selama beberapa hari pertama bencana.
Koordinasi Lapangan Dianggap Tidak Maksimal
Para aktivis HAM menyebutkan bahwa keterlambatan distribusi logistik, kurangnya titik evakuasi, serta minimnya fasilitas pengungsian menjadi indikator lemahnya respons pemerintah. Beberapa wilayah yang terdampak cukup parah dilaporkan baru menerima bantuan setelah akses ke lokasi dibuka secara swadaya oleh warga dan relawan.
“Kami melihat adanya kekosongan koordinasi pada fase awal. Warga yang terisolir tidak boleh menunggu berhari-hari untuk mendapatkan suplai air bersih dan makanan,” kata salah satu perwakilan organisasi HAM yang selama ini aktif memantau isu krisis kemanusiaan di Aceh.
Baca Juga: Akses Putus Warga Tapanuli Tengah Terisolir Tanpa Listrik dan Sembako
Desakan Agar Pemerintah Buka Pintu Bantuan Internasional
Dalam situasi yang dianggap sebagai kejadian luar biasa, sejumlah aktivis HAM mendesak pemerintah Aceh membuka peluang lebih besar bagi masuknya bantuan kemanusiaan internasional. Menurut mereka, kapasitas penanganan lokal tidak akan cukup jika bencana terjadi berturut-turut dan melanda wilayah luas seperti saat ini.
Bantuan internasional dinilai mampu mempercepat suplai logistik, pemulihan infrastruktur darurat, hingga dukungan tenaga kesehatan dan perlengkapan sanitasi. Mereka juga menilai bahwa kerja sama lembaga internasional—baik dari jaringan kemanusiaan maupun lembaga donor—dapat memperkuat proses pemulihan.
Penanganan Pemerintah Warga Menghadapi Dampak Berlapis
Sejumlah warga di berbagai daerah terdampak mengatakan bahwa meski banjir mulai surut, dampaknya masih terasa berat. Banyak fasilitas rumah tangga rusak, perabot hanyut, lahan pertanian terendam, serta listrik dan air bersih sempat terputus.
“Kami butuh bantuan cepat. Jangan tunggu sampai kondisi memburuk lagi,” ujar salah seorang warga yang masih mengungsi di balai desa.
Minimnya bantuan kesehatan pada hari-hari awal juga dikhawatirkan memicu munculnya penyakit pascabanjir seperti diare, ISPA, dan infeksi kulit.
Penanganan Pemerintah Daerah Klaim Sudah Bergerak
Sementara itu, pemerintah daerah menyampaikan bahwa pihaknya telah mengerahkan tim tanggap darurat, mendirikan dapur umum, serta memfasilitasi distribusi bantuan dari berbagai lembaga. Namun mereka mengakui adanya hambatan akses akibat putusnya beberapa jalur vital.
“Kami terus mengevaluasi dan mempercepat penanganan. Semua potensi bantuan, termasuk dari lembaga nasional, sedang dioptimalkan,” kata salah satu pejabat dalam pernyataan resmi.
Pengamat: Perlu Sistem Mitigasi yang Lebih Modern
Beberapa pengamat kebencanaan mengingatkan bahwa banjir di Aceh bukan kejadian baru, sehingga seharusnya sistem mitigasi sudah lebih mapan.
Tanpa pembaruan sistem, bencana yang sama diperkirakan akan terus menyebabkan korban dan kerugian besar.
Harapan Akan Penanganan Lebih Cepat dan Transparan
Masyarakat berharap perhatian tidak berhenti ketika air surut, melainkan berlanjut pada pemulihan jangka panjang, termasuk perbaikan rumah, infrastruktur desa, serta dukungan ekonomi bagi warga yang kehilangan mata pencaharian.
