Game 4 Pulau” Dimenangkan Aceh: Siapa Pulau-pulaunya, Siapa Tokohnya?
Gunung Sitoli News Game 4 Pulau diperkirakan Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan Kepmendagri pengganti terkait 4 pulau yang kembali ke wilayah Aceh. Proses ini dimulai sejak Selasa, 17 Juni, saat Presiden Prabowo—dalam kunjungan ke Rusia—menegaskan status Aceh berdasarkan Peta Topografi TNI AD 1978.
Keputusan ini mengikuti kesepakatan perbatasan 1992 antara Gubernur Aceh Raja Inal Siregar dan Gubernur Sumut Ibrahim Hasan.
Namun kini, dengan data dukung klasik, Aceh berhasil memenangkan wilayahnya secara formal.
2. Gaya Analisis / Feature Geopolitik Daerah
“Game 4 Pulau”: Geopolitik, Peta Lama, dan Kepastian Hukum bagi Aceh
Kisah bukan sekadar soal klaim wilayah. Di baliknya ada strategi geopolitik, rekayasa hukum, dan aksi diplomatik administratif.
Tokoh utama di balik game ini mencakup Presiden Prabowo—yang menegaskan klaim tersebut saat lawatannya ke Rusia—serta dua gubernur era 1992: Raja Inal Siregar (Aceh) dan Ibrahim Hasan (Sumut). Undang-undang perbatasan pun kemudian mengikat peta itu secara resmi.
Namun intrik bisnis energi sempat memunculkan spekulasi bahwa penetapan batas administratif juga terkait kepentingan ekspor-migas Conrad Petroleum Ltd sejak 2020. Kini Aceh berpeluang mendapat kepastian morfologis dan administratif.
Baca Juga: Pemilik Ayam Goreng Widuran Dilaporkan ke Polisi, Ketua Komisi IV DPRD Kota Solo: Saya Merasa Ditipu
3. Game 4 Pulau/ Reflektif Konstitusional
Empat pulau yang sebelumnya sempat “terpindah” administrasi kini sah kembali ke pangkuan Tanah Rencong. Perjalanan panjang dan berliku yang dikenal publik sebagai ini bukan sekadar urusan batas wilayah, melainkan sebuah ilustrasi tentang politik, strategi data, dan siapa yang kuat dalam menjaga arsip sejarah.
“Politik adalah: Apa Arti Kembalinya 4 Pulau ke Aceh?
Anggapan bahwa “politik adalah menjadi nyata dalam kisah Aceh.
Tokoh-tokoh yang muncul di balik layar: Raja Inal–Ibrahim Hasan yang dulu membangun konsensus, Mendagri Rudini yang menerbitkan aturan resmi, hingga Prabowo yang memberlakukan legitimasi kembali. Namun ada kabar bahwa bisnis energi juga menyelip lewat studi Conrad Petroleum sampai kontrak 30 tahun untuk Conrad Asia Energy.
